VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginvestasikan anggaran Rp 3 triliun untuk membangun instalasi pengolahan air curah siap minum. Proyek ini dinilai sangat menguntungkan bagi warga dan untuk mengamankan suplai air Jakarta 30 tahun mendatang.
"Intinya kita membicarakan opsi dan langkah yang akan ditempuh pemerintah DKI untuk mengamankan suplai air," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis 5 November 2009.
Sementara itu, anggota Badan Regulasi PAM, Firdaus Ali mengatakan, proyek ini diharap bisa menghemat anggaran karena pipa tersebut akan dipasang di pinggir Kali Malang tanpa melakukan pembebesan lahan.
Firdaus mengatakan, keuntungan lain dari pembuatan proyek ini juga bisa memperkecil andil Palyja dan Aetra untuk pengolahan air baku dari waduk Jatiluhur.
"Meskipun sebagian air baku tetap diolah Palyja dan Aetra," ujarnya.
Dengan sistem ini, harga air yang ditetapkan kepada masyarakat pun tidak akan naik. Harga air terasa mahal karena ditambah dengan pengolahan air dari kedua operator air tersebut.
"Dipastikan harga air tidak bakal naik, bahkan bisa turun," ujarnya.
Saat ini menurut Firdaus, kebutuhan air Jakarta dipenuhi dengan air PAM dan penggunaan air tanah dalam yang secara perlahan akan ditertibkan.
Dengan menggunakan saluran tersebut, setidaknya kebutuhan air Jakarta bisa dipenuhi sebesar 4.000 liter per detik.
Saat ini PAM menyalurkan air sekitar 16.000 liter per detik. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan air untuk warga DKI.
"Kebutuhan air Jakarta mencapai lebih dari 20.000 liter per detik," tuturnya.
Demi mencukupi sisanya, Pemprov juga menyiapkan sejumlah skenario. Antara lain dengan mendaur ulang air buangan industri dan air dari 13 sungai yang melewati Jakarta.
Pembuatan saluran tersebut menurut gubernur juga akan memperluas daerah distribusi jaringan PAM.
Dia mengakui, saat ini tidak seluruh masyarakat Jakarta yang terlayani jasa PAM.
"Hanya 60 persen masyarakat yang bisa dipasok," tuturnya.
Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Departemen PU Jumat pekan ini untuk membahas sejauh mana peran pemprov dalam investasi instalasi air tersebut.
Karena proyek ini bukan hanya menjadi wewenang pemprov DKI, melainkan juga menjadi wewenang Departemen PU dan juga pihak swasta.
