VIVAnews - Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan seluruh warga ibu kota yang menjadi korban banjir akan diberikan layanan pengobatan gratis. Pengobatan ini tidak hanya di 151 Posko Kesehatan dan puskesmas, akan tetapi juga di 17 rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah DKI. Saat ini stok obat-obatan dan tenaga medis telah dipersiapkan.
Untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu, syaratnya cukup mudah. Pasien yang notabene korban banjir ini cukup melampirkan surat keterangan dari posko kesehatan, kartu identitas pasien (KTP), dan jika ada kartu Gakin.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan sejatinya ia tidak menginginkan adanya banjir. Akan tetapi kalaupun itu harus terjadi dan menimbulkan korban pengungsian maka ia telah melakukan berbagai persiapan dan kesiapan layanan medis. Seperti menyediakan obat-obatan, tenaga medis, dan memberikan alat penjernih air di setiap posko.
“Kami juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk menanggulangi bencana banjir, termasuk pembuatan kartu Gakin dan SKTM,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Nantinya, layanan medis dilakukan di posko kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit pemerintah pusat dan rumah sakit milik TNI/Polri yang tersebar di lima wilayah ibu kota.
“Saat ini seluruh obat-obatan telah didistribusikan ke sejumlah puskesmas, Rumah sakit, dan posko kesehatan,” katanya.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyakit pada musim hujan seperti, penyakit diare, demam berdarah dengue (DBD), Cikungunya dan penyakit leptospirosis. Cara praktis dan mudah untuk menghindarinya adalah dengan membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat. Hindari genangan air karena tidak menutup kemungkinan air itu telah tercemar kotoran berbagai binatang, terutama tikus.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Hakim Siregar mengatakan penangan banjir di wilayahnya akan lebih difokuskan di dua wilayah rawan banjir yakni di kawasan Petamburan dan Serdang. Karenanya posko pelayanan terpadu akan segera didirikan di wilayah itu jika sudah diperlukan warga. Posko ini akan melibatkan unsur dari Sudin Kesehatan, Sudin Sosial, Satpol PP, Sudin PU Air, dan instansi terkait lainnya.
Posko ini akan dijaga oleh satu orang dokter, satu perawat, dan satu sopir ambulan atau mobil siaga. Jika kondisinya darurat maka posko akan buka selama 24 jam. ”Pastinya kami siap. Karena ini sudah merupakan prosedur penanganan banjir,” katanya.
Sutirto Basuki, Wakil Direktur RS Tarakan, mengatakan mengaku siap memberikan pengobatan dan pelayanan medis bagi pasien korban banjir. Termasuk menyiapkan ruangan khusus dan rumah sakit rujukan jika RS Tarakan tidak mampu menangani pasien. Selain ruang khusus, pihaknya juga telah menyediakan 50 sampai 100 velbed tambahan.
”Selama ini, kendala yang dihadapi hanya kekurangan jumlah perawat, biasanya kami bekerja sama dengan Dinkes dan lembaga pendidikan keperawatan,” ujarnya.
