VIVAnews - Rumah Sakit Omni International bersedia mencabut perkara perdata melawan Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik. Namun ada syaratnya.
"Draft perdamaian harus disepakati kedua belah pihak," kata Risma Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Antara No 45A, Jakarta Pusat, Rabu 9 Desember 2009. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan draft damai baik oleh RS Omni maupun Prita.
Sebenarnya, sambung Risma, perkara perdata dalam kasus itu bisa dicabut kapan saja. "Tapi pidananya tidak bisa, karena itu bukan kewenangan klien dan kami selaku pengacara," kata dia.
Dalam upaya mediasi yang dilakukan dari Depkes, mediasi Omni dengan Prita belum menemukan titik temu. Pasalnya, kata Risma, Prita belum sepakat. "Dia minta pidananya juga dicabut padahal pidana itu kewenangan penegak hukum."
"Bukan kami tidak mau mengalah. Tapi, untuk pidanakami tidak bisa cabut karena bukan kewenangan," kata dia.
Lebih lanjut, Risma, menjelaskan jika perjanjian bersama ini diteken, pihaknya akan mengirimkannya ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. "Biar dijadikan pertimbangan dalam putusan pidana nanti."
Dalam gugatan perdata, Pengadilan Tinggi Banten memerintahkan Prita membayar Rp 204 juta kepada RS Omni. Putusan ini memicu aksi "Koin Peduli Prita."
• VIVAnews
emprit
11/12/2009
LOYER
10/12/2009
LAWYER
10/12/2009
gemblunk
10/12/2009
umpo
10/12/2009
heddyana
10/12/2009
Magdalena Wenas
10/12/2009
sudarmaji
10/12/2009
yg di bumi
09/12/2009
