VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menolak mentah-mentah usulan asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia (APPBI) agar Pemerintah DKI Jakarta tidak ikut campur dalam pengelolaan tarif parkir gedung pusat belanja milik swasta.
"Tolong kasih catatan buat mereka. Ini negara hukum, ada peraturan yang harus dipenuhi," ujar Fauzi Bowo, di Balaikota Jakarta, Jumat 19 Februari 2010.
Menurutnya, siapa saja yang mengutip tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan terkena sanksi hukuman sesuai dengan yang berlaku. "Ketentuan hukum itu tidak berarti menghalalkan pelanggaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta Pemerintah DKI tidak ikut mengatur tarif parkir di gedung pusat belanja milik swasta.
"Tarif parkir gedung adalah wilayah pemilik gedung," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan kepada wartawan di Blok M Plaza, Kamis 18 Febuari 2010.
Menurutnya, Lokasi parkir di gedung milik swasta tidak menggunakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Seluruh peralatan dan biaya yang ditimbulkan dari pengelolaan ditanggung sendiri oleh pengelola gedung.
Sementara lokasi parkir di jalan yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah daerah memang perlu ada pengaturan restribusinya.
APPBI berencana akan melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk mempertimbangkan agar Pemerintah DKI memberi kebebasan kepada pengelola gedung untuk mengelola sendiri lahan parkirnya tanpa menghilangkan kewajiban membayar pajak.
Untuk membukti bahwa pengelolaan parkir tidak akan merugikan konsumen, APPBI telah melayangkan surat kepada seluruh pusat belanja untuk memberlakukan tarif parkir sesuai dengan peraturan gubernur.
