VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI diharapan dapat memanfaatkan pendapatan non-tiket Bus Transjakarta untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI bidang perekonomian, Nurmansjah Lubis, mengatakan, pendapatan non-tiket biasa diperoleh dari pemasangan iklan dan izin beriklan di sarana dan prasarana Bus Transjakarta.
Untuk merealisasikannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyerahkan pengelolaan pendapatan non-tiket itu kepada Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. Selama ini, pendapatan di luar tiket dikelola Dinas Pendapatan Daerah.
Data rencana bisnis dan anggaran BLU Transjakarta 2009 menunjukkan, operasionalisasi seluruh koridor Bus Transjakarta selama setahun membutuhkan biaya Rp 600 miliar. Sebanyak Rp 320 miliar dari APBD DKI 2009, sisanya dari pendapatan non-subsidi seperti tiket. "Kita ingin supaya dibentuk peraturan gubernur yang mengatur segala pendapatan yang berasal dari luar tiket menjadi pendapatan BLU," ujarnya.
