VIVAnews - Pemerintah Jakarta mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) terkait rencana pemberlakuan electronic road pricing (ERP). Sistem ini dinilai dapat memberi solusi mengatasi kemacetan di ibukota.
“Tanpa PP, sampai kapan pun ERP tidak akan bisa diterapkan,” kata Wakil Gubernur Jakarta, Prijanto, di Jakarta, Sabtu, 31 Juli 2010.
Sistem penerapan ERP yang digagas untuk menggantikan three in one itu, kini tengah dipersiapkan secara matang. Di antaranya, harus memenuhi persyaratan ERP, seperti pelayanan angkutan umum harus baik dari kualitas maupun kuantitasnya dan representatif sebagai angkutan umum kota.
Sambil menunggu PP terbit, kata Prijanto, pemerintah Jakarta terus memaksimalkan pelayanan angkutan massal, bus Transjakarta. Di antaranya melakukan sterilisasi busway yang rencananya dimulai Senin 2 Agustus 2010.
Selanjutnya, Prijanto mengemukakan cara lain untuk mengatasi kemacetan ibukota ialah dengan merealisasikan pembangunan mass rapid transit (MRT) dan loop line atau jalur lingkar luar dan lingkar dalam Jakarta.
“Namun dari seluruh program itu, saat ini yang baru bisa diandalkan adalah pengoperasian bus Transjakarta.”
Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan pengembangan sistem transportasi di Jakarta telah ditetapkan dalam pola transportasi makro, di mana terdapat porsi kewenangan pemerintah pusat dan Jakarta.
Selama ini, integrasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah DKI dalam pola transportasi makro Jakarta dinilai Fauzi seringkali belum utuh, seperti pengembangan Transjakarta.
"Kami mengembangkan busway sepenuhnya dengan dana APBD. Tidak ada bantuan dari mana pun. Kalau ada dukungan dari pemerintah pusat, tentu pembangunan busway ini akan lebih cepat," ujarnya.
Selain dengan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga, seperti Jawa Barat dan Banten untuk sistem transportasi makro. Sebab pengguna kendaraan pribadi juga datang dari luar kota Jakarta.
"Jadi ada kendala transportasi yang tidak bisa diselesaikan DKI sendiri, perlu koordinasi dan memadukan kebijakan," katanya. (umi)
sophie
