VIVAnews - Sebanyak 844 pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah melaporkan jumlah kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harta kekayaan Gubernur Fauzi Bowo, adalah yang paling tinggi mencapai Rp64 miliar lebih (Rp 46.935.609.591) dan 200 ribu dolar AS.
Sedangkan kekayaan milik Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mencapai Rp 4 miliar dan 15 ribu dolar AS. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 98 persen pejabat DKI yang melaporkan jumlah harta kekayaan kepada KPK.
"Saya mengapresiasi kesadaran para pejabat di lingkungan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar di Balaikota, Rabu 4 Agustus 2010.
Saat ini tercatat sebanyak 844 pejabat dari total 857 orang pejabat di Pemda DKI Jakarta yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Berdasarkan faktor inilah, Haryono meminta Pemda DKI Jakarta menjadi pilot project pelaporan harta kekayaan pejabat. "Saya minta Pemda DKI menjadi pilot project untuk pelaporan harta kekayaan," ujar Haryono. (adi)
Menurut Haryono, bila Pemda DKI Jakarta jadi pilot project, maka setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat selama menjabat harus pula dilaporkan. Meski benda yang diterima bersifat remeh.
"Misalnya Gubernur menerima pisang satu sisir, ini juga harus dilaporkan ke KPK. Meskipun aneh, tapi itulah perintah UU," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun menyatakan kesiapannya jika Pemda DKI dijadikan pilot project gratifikasi. "Meski sebagai orang Betawi saya akan cukup kesulitan karena setiap hari ada saja ang ngasih ayam, bebek, buah-buahan dari saudara-saudara, tapi kami siap (Pemda DKI) dijadikan pilot project," ujarnya.
Dalam pemaparan pelaporan harta kekayaan pejabat DKI ini, diketahui pula harta kekayaan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Timur Pradopo mencapai Rp2 milyar. Harta kekayaan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Soedibyo sebesar Rp813 juta dan harta kekayaan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ansyahrul berjumlah Rp989 juta.
rey
09/09/2010
ventho siahaan
31/08/2010
iwaffle
04/08/2010
jayadi
04/08/2010
