VIVAnews – Front Pembela Islam (FPI) belum bersedia mengumumkan nama 28 media massa yang akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dinilai memuat materi dengan unsur pornografi.
Sekretaris Jenderal DPP FPI, Ahmad Shobri Lubis, tidak bersedia menjelaskan alasannya. “Tapi, pasti akan kami sampaikan ke publik tepat pada waktunya, kalau sekarang ini jangan dululah,” kata Shobri, Jumat, 27 Agustus 2010.
Lebih lanjut, Shobri menjelaskan FPI akan mempermasalahkan materi yang termuad di media-media itu dari dua sisi, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang (UU) tentang Pornografi. “Kan di situ, ada batasan-batasannya.”
Mengenai media yang dulu dianggap FPI melanggar pornografi, tetapi saat ini sudah gulung tikar, Shobri mengatakan FPI tetap akan memasukkannya dalam pelaporan ke Polda Metro Jaya. Alasannya, lanjut Shobri, media itu pernah terbit dan produknya pernah sampai ke tangan anggota masyarakat.
“Jadi, minimal, nanti ada putusan dari penegak hukum, apakah majalah yang sekarang sudah gulung tikar itu termasuk produk media atau porno,” kata Shobri.
Shobri berharap putusan penegak hukum terhadap media-media itu nanti akan menjadi semacam patokan bagi terbitan media baru di Tanah Air. “Kan, mereka (media) jadi punya gambaran lewat putusan itu, seperti apa media yang melanggar dan seperti apa media yang tidak melanggar,” ujar Shobri.
Dengan demikian, lanjut Shobri, tidak ada lagi kesimpangsiuran lagi mengenai apakah produk media itu bermuatan pornografi atau tidak, seperti yang pernah dialami Majalah Playboy Indonesia di awal terbitnya.
“Playboy kan sempat simpang siur, awalnya dianggap tidak mengandung pornografi, tapi sekarang terbukti mengandung unsur itu seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung.” (adi)
kelvin
11/10/2010
Ahmat Sodri
27/08/2010
ahmad
27/08/2010
