VIVAnews - Bekasi lumpuh. Hingga sore ini, massa ribuan buruh masih memblokir sebagian ruas jalan, termasuk jalan tol Jakarta-Cikampek.
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar meminta kepada seluruh demonstran untuk memberikan kesempatan kepada Bupati dan gubernur serta para pengusaha untuk segera mengambil kesepakatan dalam hal upah minimun kabupaten.
"Kepada pengusaha-pengusaha yang mampu melaksanakan surat keputusan Gubernur ya silakan melaksanakan sebagai bagian rujukan. Sementara sambil menunggu pembicaraan negosiasi yang terus menerus akan kita lakukan," ujar Muhaimin di kantornya, Jumat 27 Januari 2012.
Sementara itu juga, Bupati diharapkan segera mengundang dewan pengupah daerah agar tidak ada kevakuman di dalam pelaksanaan upah minimum kabupaten. Dalam hal ini bupati, kata Muhaimin, segera menerapkan upah minimum kabupaten dengan sementara mengacu kepada pengusaha yang mampu melaksanakan UMK bersadarkan surat keputusan gubernur.
Dikatakan Muhaimin, tetapi bagi pengusaha yang tidak mampu menjalankan, diharapkan membicarakan bipartit (antara pengusaha dan Buruh) secara intensif. "Karena itu kita harapkan pembicaraan kedua belah pihak lebih mengutamakan dialog, karena dialoglah yang menjadi solusi lebih baik dibanding dengan langkah-langkah lain yang akan khawatir berakibat politik yang tidak menguntungkan semua pihak," kata dia.
Seperti diketahui, Aksi "Buruh Bekasi Bergerak" ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan buruh atas dikabulkannya gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap UMK di Kabupaten Bekasi. Artinya, berdasarkan putusan PTUN Bandung itu, tuntutan UMK baru di Kabupaten Bekasi sebesar Rp1,491 juta per bulan, dibatalkan.
Terkait aksi pemblokiran jalan, Kapolda Metro jaya, Inspektur Jenderal Untung S. Rajab, mengancam akan melakukan pembubaran paksa bila aksi buruh yang menutup ruas tol Jakarta-Cikampek terus berlangsung.
"Kalau mau unjuk rasa harus sesuai dengan aturan hukum, ya wajar saja jalan itu kan haknya masyarakat," kata Untung di Jakarta, Jumat 27 Januari 2012.
Menurutnya aksi itu dapat menimbulkan anarkisme yang memicu kekacauan. "Ini menjurus kepada anarkisme, negara ini kan negara kita semua. Jadi kalau dipaksa perusahaan gulung tikar nanti malah tambah susah semuanya," ujarnya. (umi)
pras57
02/02/2012
aries01
27/01/2012
aries01
27/01/2012
sang.radja
27/01/2012
katty0313
27/01/2012
nengasya
27/01/2012
bangnapi79
27/01/2012
