VIVAnews – Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) mengaku tidak terlibat dalam pembakaran kantor Bupati Bima, Kamis 26 Januari 2012. Insiden itu terjadi di tengah aksi demonstrasi pencabutan Surat Keputusan Nomor 188 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan.
Keterangan tersebut mereka sampaikan dalam rilis resmi yang disampaikan ke media. Berdasarkan catatan resmi FRAT, saat massa FRAT tiba di kantor Bupati Bima pukul 11.56 Wita pada Kamis itu, sudah ada sekitar 400 massa lain dari Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.
Ke-400 warga Wera dan Ambalawi itu, menurut FRAT, memang sudah sejak pagi menggelar aksi di kantor Bupati Bima, sambil menunggu kedatangan massa FRAT Bima. Saat itu, kantor Bupati Bima sudah dijaga Brimob dan di sekelilingnya dipasang kawat berduri. DI sebelah barat kantor, juga ada barakuda.
Selanjutnya, setiap pimpinan ormas mahasiswa dan pimpinan FRAT tingkat desa dan kecamatan yang tergabung dalam aksi itu, melakukan orasi. Saat itu, mobil komando dua massa – baik massa FRAT maupun massa Wera dan Ambalawi – berada di tempat yang sama, yakni di depan gerbang kantor Bupati Bima yang terletak di sebelah barat.
Kemudian, mobil komando dari massa Wera dan Ambalawi berpindah ke sebelah timur. Pukul 12.53 Wita, massa FRAT Bima masuk ke kantor Bupati Bima dari arah timur.
“Sekitar 10 menit kemudian, di sebelah barat tiba-tiba ada lemparan ke Pos Jaga Pol PP, yang diiringi (lemparan) ke arah kantor Bupati Bima hingga ada kepulan asap,” papar FRAT Bima dalam rilis pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 28 Januari 2012.
Saat ini, menurut FRAT, sejumlah pimpinan FRAT Bima, antara lain Adi Supriyadi dan Ansari, ditahan oleh kepolisian.
Pelayanan Terganggu
Dampak dari terbakarnya kantor Bupati Bima, pelayanan administrasi di Kabupaten Bima pun terganggu. Ratusan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Bima, NTB, kemarin menganggur.
Para pegawai itu duduk-duduk di luar reruntuhan gedung kantor mereka. Sebagian di antara mereka akhirnya pulang lebih awal karena tidak bisa mengerjakan apa-apa.
Jumat 27 Januari 2012 kemarin, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir meminta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bima tetap dibuka. Pemerintah Provinsi NTB juga mengutus Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nur untuk melihat langsung kondisi di Bima.
“Kami sudah mengutus Sekda NTB ke Bima. Tentu aktivitas di sana terganggu. Namun kami minta agar pelayanan langsung ke masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Badrul Munir.
Secara terpisah, Delian Lubis, salah satu koordinator lapangan dari ormas mahasiswa LMND yang juga tergabung dalam aksi di Bima, 27 Januari 2012, mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi untuk aksi selanjutnya.
Menurutnya, massa saat ini masih menunggu respons Bupati Bima Fery Zulkarnaen atas tuntutan warga terkait SK Izin Usaha Pertambangan. “Kami masih berkonsolidasi untuk sikap selanjutnya. Kami berharap Bupati Bima merespons tuntutan rakyat,” kata Delian Lubis yang juga Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrat Bima. (ren)
fannyl
03/02/2012
topo_bocahalas
28/01/2012
predy
28/01/2012
diwangsamartha
28/01/2012
komisitiga
28/01/2012
