Metro

Buruh Harus Pikir Dulu Sebelum Blokir Tol

Buruh diminta tidak melakukan penutupan jalan tol seperti aksi sebelumnya.

Jum'at, 3 Februari 2012, 16:25 WIB
Eko Priliawito, Siti Ruqoyah
Aksi demo buruh blokir jalan tol (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVAnews - Aksi ribuan buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan menutup jalan tol masuk di kawasan Cikarang, kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu diharap tidak terulang lagi.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung S Rajab, meminta kepada para buruh agar tidak melakukan penutupan jalan tol seperti aksi sebelumnya, karena merugikan banyak pihak.

"Iya sudah bicarakan itu, untung ruginya karena ini masuk opini internasional. Kerugian-kerugian, dan kepercayaan internasional kepada Indonesia tentang investasi kan sudah saya sampaikan," kata Untung, Jumat, 3 Februari 2012.

Dikatakan Untung, buruh pengunjuk rasa harus mengingat bahwa Indonesia itu dibagun dari darah dan nyawa, bukan dihadiahi. Maka dari itu, jangan dirusak oleh orang di dalamnya. Demokrasi, lanjut Untung diperbolehkan, karena memang beda pendapat, tetapi jangan merusak. Negera ini bukan untuk segelintir orang.

"Ini yang harusnya kita pelihara, tapi ada aturannya. Demo ini memang wajar, kalau memaksa orang tidak bisa jalan itu kan tidak produktif lagi, tidak boleh memaksa orang, minta pengawalan polisi boleh," kata Untung.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto juga meminta buruh untuk tidak berdemonstrasi di jalan tol. Djoko meminta aparat pemerintah mengarahkan demonstrasi agar tidak sampai mengganggu lalu lintas.

Kericuhan sempat mewarnai pertemuan antara buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi Banten di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Rabu 1 Februari 2012. Sejumlah 19 orang buruh yang ikut dalam pertemuan itu. Perwakilan pengusaha juga hadir. Menaker menjadi penengah.

Sementara itu, Aliansi Serikat Buruh Tengerang Raya menilai hasil pertemuan buruh dengan Apindo rawan disalahgunakan. Sebab, beberapa point hasil kesepakatan dianggap multitafsir.

Buruh tidak ikut menandatangani kesepakatan. Karena terdapat klausul yang tidak sesuai, di mana telah dinyatakan bahwa gubernur dapat mempermudah proses pemberlakuan penangguhan penerapan UMK bagi perusahaan yang tidak mampu. (eh)

 



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
xnuser
04/02/2012
Buruh tdk tau mau ngadu kemana lagi, pemerintah cuex perusahaan acuh. akhirnya mereka anarkis. ya wajar aja lah, kehidupan jakarta mahal lho. gak ada yang gratis.
Balas   • Laporkan
bobth
04/02/2012
Prihatin deh lihat demo klo harus merugikan aktivitas di jalan tol, bukannya simpati malah antipati, bukan hanya di negeri sendiri, tapi juga diluar negeri. Salurkan caranya dengan baik, orang akan simpati, cthnya pakai media masa, msh bnyk yg bernurani.
Balas   • Laporkan
xnuser | 04/02/2012 | Laporkan
Menurut saya ini belum seberapa, seharusnya mereka bakar juga itu kantor terkait. karena mau demo bagaimanapun pemerintah kita dah biasa pake headset sama kacamata kuda, sehingga gak pernah mau tau ada demo apa nggak. luar negeri beda donk..
kocan
03/02/2012
polisi ini ngomong apa? ngomong demokrasi, tapi nggak ngerti demokrasi. DI negri ini kalau demonya tertib satu bulan pun demo siapa peduli, tuh lihat yang jahit mulut, sampai sekarang nggak ada yang peduli.
Balas   • Laporkan
gazibu
03/02/2012
Demo paling aneh,yang ingkar janji apindo yang jadi target jalan TOL, dasar otak udang
Balas   • Laporkan
atha_brazzz
03/02/2012
Jngan salahkan buruh jka memblikir jalan tol jkarta-cikampek.tp tnyakan knpa???? Apindo ingkar janji.Buruh udh kcewa ,,,,,,,,,berat.shingga trpaksa memblokir jlan tol
Balas   • Laporkan
tung
03/02/2012
Negara justru bukan milik segelintir orang pemilik modal yang dengan otaknya mampu memeras buruh dan pekerja. Segelintir pemodal ini juga yang mampu mengendalikan aparat keamanan dan otoritas publik.
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ