VIVAnews - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, menyatakan perbaikan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia mendesak dilakukan. Penangkapan terhadap pejabat di dua lembaga itu dinilai belum cukup.
"Kami menganggap keduanya adalah pilar politik dan ekonomi bangsa," kata Hehamahua di Gedung KPK, Jakarta, Senin 16 Maret 2009.
Menurut Hehamahua, ke depannya KPK juga akan lebih memfokuskan untuk perbaikan sistem di dua lembaga itu. Kasus-kasus korups yang terjadi ternyata tidak menjadi pelajaran bagi dua lembaga itu. "Perbaikan ini untuk menyelamatkan bangsa," jelasnya.
Hehamahua menjelaskan, saat ini KPK akan menyelaraskan program pencegahan dan penindakan. Penguatan lembaga, lanjut Hehamahua, juga harus diperhatikan. Karena modus tindak pidana korupsi sudah semakin berkembang.
Hehamahua mencontohkan kasus suap yang melibatkan anggota Komisi Perhubungan Abdul Hadi Djamal. "Sekarang kita tidak cukup menangkap, harus ada perbaikan juga," ujarnya.
