VIVAnews - Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) menyatakan bahwa pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) memerlukan sistem satu atap antara pengelolaan financial, infrastruktur dan operasional jika ingin pelayanan BRT bisa maksimal.
"DKI masih fokus pada pengelolaan infrastruktur dan pengadaan bus serta fasilitas jalannya saja," kata Country Director Institute for Transportation and Developmnet Policy (ITDP) Setia Nurul Milatia Moe’min dalam Journalist Workshop On Bus Rapid Transit di Hotel Alila, Jakarta, Jumat 5 Juni 2009.
Milatia mengatkan pengelolaan BRT di setiap kota itu berbeda-beda. Harus sesuai dengan karakteristik kota tersebut.
Penerapan busway di Jakarta memang meniru Bogota, Kolombia namun tidak semua karakteristik Bogota dapat diambil. Seperti jalur khusus busway di Bogota yang menerapkan system blok sehingga ada jalur ekspress, sementara di Jakarta tidak bisa diterapkan seperti itu.
Perbaikan pelayanan busway di Jakarta saat ini menurut Milatia tergantung dari kebijakan pihak eksekutif untuk mengubahnya.
Lalu, perubahan tindak tanduk penguna juga harus diubah. "Merubah perilaku juga tidak mudah. Standar Pelayanan Minimum harus diterapkan,” katanya.
Transportion Specialist ITDP Yoga Adiwinarto menjelaskan, tiga hal yang harus diseleraskan untuk transportasi public adalah system integrasi antara infrastruktur, financial dan operasional.
Dirinya mencontohkan, network base tranportasi di Inggris antara light rapid transit, bus rapid transit dan fery dikelola oleh satu badan. "Yang tidak digabung hanya kereta yang menuju ke luar kota," ujarnya.
Yoga juga menerangkan, pola busway yang ideal adalah kapasita angkut harus sesuai dengan kebutuhan jumlah penumpang sehingga masyarakat terlayani dan operator tidak mengalami kerugian.
Penanganan armada juga harus dikaitkan dengan manajemen armada yaitu integrasi antara jumlah kendaraan, ukuran kendaraan, frekwensi layanan, kecepatan layanan, journey time akhir atau kecepatan naik turunnya penumpang.
Transportation Specialist ITDP Harya Setyaka S Dillon menambahkan, kalau busway dibuat dengan perencanaan yang matang maka dalam pelaksanaannya dapat lancar.
"Perencanaan yang dibuat Gubernur Sutiyoso dulu asal busway jalan dulu," ucapnya.
Sementara kegagalan system angkutan umum disebabkan karena system setoran dan peraturan yang lemah, pelayanan buruk membuat masyarakat pindah ke kendaraan pribadi yang berujung pada kemacetan.
Selanjutnya, harus ada pemisahan antara peran dan tanggung jawab antara hubungan pemerintah, swasta dan rakyat."Pemerintah sudah semestinya melayani rakyat, pengadaan jasa operator dan subsidi.
Sementara operator swasta harus mengoperasikan, merawat bus dan efisiensi biaya operasional. Sementara rakyat harus membayar tariff dan disiplin mengunakan layanan" ujarnya.
